Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi
Download Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages.
Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi
Author: Febby Mutiara Nelson
language: id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date: 2019-12-01
Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea bargaining dalam sistem hukumnya. Yang menarik, beberapa negara seperti Brazilia, Pakistan, dan Nigeria menerapkannya khusus pada kejahatan korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang menghadapi masalah korupsi sangat serius? Buku ini mengajak para pembaca untuk mendiskusikan sejarah dan perkembangan kedua model tersebut, filosofinya, karakteristiknya yang berbeda dengan model lain, kelebihan dan kritik atasnya serta potensi penerapannya di Indonesia. Buku ini juga mengaitkan kedua model dengan substansi, struktur dan kultur hukum Indonesia, serta membahas tentang seluk beluk kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
BIS-HSS 2020
Author: Muji Setiyo
language: en
Publisher: European Alliance for Innovation
Release Date: 2021-09-27
The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching, researching, and socializing. We are confused because we haven’t experienced before. However, as Earth's smartest inhabitants, we can adapt new ways to survive the pandemic without losing enthusiasm. Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific discussions, even virtually. The main theme of this symposium is "Reinforcement of the Sustainable Development Goals Post Pandemic" as a part of the masterplan of United Nations for sustainable development goals in 2030. This symposium is attended by 348 presenters from Indonesia, Malaysia, UK, Scotland, Thailand, Taiwan, Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur Symposium Borobudur on Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BIS-HSS 2020). We hope our later discussion may result transfer of experiences and research findings from participants to others and from keynote speakers to participants. Also, we hope this event can create further research network.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF
Author: Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H
language: id
Publisher: PENERBIT KBM INDONESIA
Release Date: 2025-04-07
Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Buku ini membahas berbagai teori penegakan hukum yang menjadi dasar kebijakan kriminal, termasuk konsep keadilan retributif dan korektif. Selain itu, buku ini mengulas prinsip Restorative Justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut, buku ini mengupas bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan prinsip Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana, sejalan dengan kebijakan hukum nasional. Dalam pembahasan ini, aspek ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHP Nasional juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi referensi penting bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat yang ingin memahami dinamika penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.