Kode Etik Polri Pdf
Download Kode Etik Polri Pdf PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Kode Etik Polri Pdf book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages.
Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Secara sengaja buku ini disiapkan untuk membantu bagi para pencari keadilan (justice seeker), yakni mereka yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu, karena tindakan, perilaku, atau perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, sehingga mengadukan kepada DKPP. Karena dalam pengamatan penulis selama ini, belum banyak khalayak ramai memahami bagaimana prosedur beracara di lingkungan DKPP. Dengan membaca buku ini secara detail, dijamin mereka yang berkehendak untuk beracara di DKPP, dapat memahami dengan baik.
Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS
Author: Ahmad Fityan Abdussalam
language: id
Publisher: Penerbit NEM
Release Date: 2023-11-07
Buku ini mendeskripsikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang sedang melakukan reformasi struktural dan kultural. Reformasi polri dalam aspek kultural merupakan muara atas reformasi struktural dan institusional. Reformasi kultural menjadi ujung tombak dari reformasi polri yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama melalui pembenahan sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, serta sistem operasional. Kebijakan reformasi polri dalam aspek kultural dalam roadmap reformasi birokrasi polri di antaranya adalah: Pertama, perubahan doktrin dan pedoman induk dari doktrin pada masa orba menjadi tri brata sebagai doktrin induk, dan doktri catur prasetya sebagai pedoman hidup anggota. Kedua, perumusan pedoman perilaku (kode etik) dan pemberdayaan bintara dan tamtama polri dalam upaya polisi masyarakat (polmas). Ketiga, peran bhabhinkamtibmas, polisi peduli pendidikan, polisis peduli pengangguran, dan polisi pelajar. Keempat, program quick wins dan revitalisasi SDM polri yang di dalamnya memuat program revolusi mental polri.
Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Author: Togar Sahat Manaek Sijabat, S.H., M.H.
language: id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date: 2022-06-03
Dengan diundangkannya UU No. ll Tahun 1980 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001, lengkaplah sudah ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana Suap. Namun kelengkapan aturan perundangan tersebut jarang yang dapat menyaring semua perbuatan suap yang terjadi, khususnya dalam olah raga sepak bola. Dari hasil penelitian dan wawancara yang diadakan, ternyata pendapat di atas adalah tepat. Yang menjadi masalah adalah ketidak mampuan aparat hukum untuk mengatasinya. Dengan demikian penulis mencoba memberi saran mengenai cara penanggulangan masalah suap tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Suap. Saran tersebut adalah berupa anjuran agar penanggulangan masalah suap dalam semua bidang termasuk suap di bidang olahraga sepak bola dilakukan secara terpadu antara PSSI dan instansi-instansi lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang lain dengan kepolisian dan kejaksaan dan kalau perlu dengan KPK.