Mafia Peradilan Dan Kaitannya Dengan Etika Profesi
Download Mafia Peradilan Dan Kaitannya Dengan Etika Profesi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Mafia Peradilan Dan Kaitannya Dengan Etika Profesi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages.
Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum
Author: Dani Durahman
language: id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date: 2023-07-02
Penegakan hukum acap kali memperlihatkan fakta yang sebaliknya, di mana terjadi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Bahkan, penegak hukum banyak dijadikan alat oleh oknum penguasa untuk mempertahankan atau melindungi kekuasaannya. Aparat penegak hukum harus berusaha memperbaiki diri. Dengan adanya Etika Profesi, penegak hukum diharapkan dapat melakukan perubahan di berbagai bidang, antara lain: aspek struktural, aspek instrumental dan kultural, aparat penegak hukum yang integritas, mandiri, profesional, bermoral dan modern. Keberadaan Etika Profesi dalam negara hukum bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Doktrin Tri Karma Adyaksa merupakan landasan bagi jaksa dalam posisi sebagai penyangga. Jaksa menentukan terhadap hasil dari suatu proses berperkara di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Etika Profesi Hakim, yang merupakan landasan bagi hakim sebagai mesin âpembaharuan hukumâ dan âsocial engineeringâ, yang harus mendapat tempat secara demokratis guna mengkreativitaskan dan mempertajam orientasi jelajahnya pada pergumulan sosial dan sekat-sekat yang dapat menghambat âdevelopment justiceâ. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyebabkannya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan Etika Profesi Advokat memberikan arah dalam menjalankan profesinya dan menghindari terjadinya pelacuran profesi advokat. Profesi notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dalam berbagai tugas, serta kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, dan wewenang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.
Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila
Author: DR. Dahlan Sinaga SH.,MH
language: id
Publisher: Nusamedia
Release Date: 2018-12-01
Dismping untuk memenuhi kebutuhan para pemerhati hukum, masyarakat umum yang menaruh perhatian pada hukum dan negara hukum berdasarkan Pancasila, demikian pula mahasiswa baik strata satu, strata dua dan bahkan pula strata tiga akan bahan bacaan tentang kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila, buku ini juga dapat digunakan aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakkan hukum, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus persengketaan hukum dan khususnya perkara-perkara pidana.
Kontroversi HUKUMAN MATI Dan AKAL SEHAT
Author: Parjono Wiro Putro, Ahmad Ahid, Penerbit Adab
language: id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date: 2023
Judul : Kontroversi HUKUMAN MATI Dan AKAL SEHAT Nama Penulis : Parjono Wiro Putro Ahmad Ahid Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 239 Halaman ISBN : 978-623-497-334-1 SINOPSIS Hukuman mati. Sungguh, telah lama eksis di muka bumi. Tidak ada yang tahu pasti kapan mulai ada. Tapi kita bisa mengerti, setidaknya sebelum atau ketika berlaku di UU Hammurabi, 1750-an SM. Kontroversi hukuman mati baru-baru saja. Tepatnya setelah para filosof atau para ahli menyampaikan pendapat dan sikapnya, 1750-an M. Sekitar 3.500 tahun (35 abad) setalah UU Hammurabi. Dan kini masing-masing pendapat para ahli yang saling menegasi itu telah menjadi teori dan menjadi dasar atau argumentasi dalam berpendapat dan menyikapi hukuman mati. Kontroversi hukuman mati aka terus terjadi, baik yang karena kekuatan argumentasi atau karena pretensi. Bahkan kini, yang anti hukuman mati telah melakukan aksi sedemikian rupa untuk menghapus hukuman mati dari muka bumi. Termasuk di Indonesia. Upaya nyata telah dilakukan melaui media massa, literasi, dan dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nyaris berhasil. Terlepas dari itu, rasanya perlu “menikmat” seperti apa sengitnya perdebatan (diskursus) tentang hukuman mati tersebut. Untuk bekal mengambil posisioning di mana kita berpihak dan berpijak, kiranya konstanta Ilahi berikut bisa dijadikan renungan dan pemikiran: “Wahai orang-orang yang beriman ... Bagi kalian dalam hukum balas bunuh (qishash) itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan engkau bertakwa” (QS Al-Baqarah:178-179) Begitulah, untuk bisa memahami bahwa hukuman mati itu perlu dan urgen bagi penjagaan kehidupan memang mensyaratkan: iman, akal sehat, dan ketakwaan. "Buku ini terasa tepat sekali menjawab kegaduhan dalam persoalan hukuman mati. Penolakan hukuman mati yang dikemukakan oleh sejumlah pihak dengan alasan bahwa kematian adalah hak Tuhan yang tidak dapat diatur manusia adalah tesis yang blunder. Bagaimana mereka gigih berbicara tentang hak Tuhan, tetapi menolak perintah Tuhan. Kalau mereka berbicara hak Tuhan, maka hukuman mati bagi perampas hak hidup orang lain juga harus ditegakkan. Karena hukuman itu ditetapkan atas perintah Tuhan. Itulah keadilan" Dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Tafsir Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Wonosobo: Penulis Tafsir As-Salam. Asmaji Muchtar, Ph. D